Jepang Desak G20 Cegah Penggunaan Cryptocurrency untuk Pencucian Uang

Jepang akan mendesak rekan-rekan G20 pada sebuah pertemuan minggu depan untuk meningkatkan upaya pencegahan cryptocurrency atau mata uang digital untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, ungkap pejabat pemerintah yang mengetahui langsung masalah tersebut.

Namun prospek para pemimpin keuangan G20 untuk menyetujui peraturan global tertentu dan menyebutkannya dalam sebuah komunike gabungan rendah, mengingat perbedaan dalam pendekatan masing-masing negara, kata pejabat tersebut, sebuah pernyataan yang disuarakan oleh pejabat lain yang terlibat dalam perundingan G20.

“Diskusi akan berfokus pada langkah-langkah anti-pencucian uang dan perlindungan konsumen, bukan bagaimana perdagangan cryptocurrency dapat mempengaruhi sistem perbankan,” kata salah satu pejabat tersebut.

“Perasaan umum di antara anggota G20 adalah bahwa menerapkan peraturan yang terlalu ketat tidak akan baik.”

Para menteri keuangan dan bankir sentral dari Kelompok 20 negara besar akan bertemu di Buenos Aires pada 19-20 Maret, dengan mata uang digital berada dalam agenda.

Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) yang berbasis di Paris, sebuah kelompok 37 negara yang dibentuk oleh kekuatan industri G7 untuk memerangi keuangan gelap, akan melaporkan kepada G20 temuannya mengenai cara-cara untuk mencegah agar cryptocurrency tidak digunakan untuk pencucian uang.

Pembuat kebijakan Jepang khawatir bahwa sementara ada konsensus yang luas di antara negara-negara G20 mengenai perlunya langkah-langkah tersebut, beberapa negara memiliki peraturan yang lebih longgar daripada yang lain, yang meninggalkan celah untuk pencucian uang, kata pejabat tersebut.

Jepang adalah negara pertama yang mengadopsi sistem nasional untuk mengawasi perdagangan criptocurrency, walaupun melakukan pengecekan pada beberapa bursa tahun ini setelah pencurian 530 juta dollar dari satu bursa, Coincheck Inc.

Prancis dan Jerman telah mengatakan bahwa mereka akan membuat proposal bersama untuk mengatur pasar cryptocurrency bitcoin. Seorang kepala badan pengawas Uni Eropa mengatakan sebuah strategi jangka pendek dapat berfokus pada penerapan peraturan anti pencucian uang dan pendanaan teroris, memperingatkan konsumen akan risiko perdagangan mata uang digital dan mencegah bank menahan mereka.

Caranya adalah dengan menerapkan peraturan untuk melindungi konsumen dan mencegah aktivitas terlarang, tanpa inovasi yang mencekik di sektor mata uang digital dan fintek yang berkembang pesat, kata pejabat Jepang.